Saya selalu tidak setuju dengan perubahan kurikulum apapun kalau komitmen pemerintah tidak serius memperbaiki kualitas guru.
Surabaya – Ketua Yayasan LPI Al Hikmah Surabaya sekaligus Sekretaris Dewan Pembina JSIT Indonesia, Dr. Muhammad Zahri, M.Pd., menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengembalikan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA tidak akan berdampak signifikan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas guru.
Pernyataan tersebut disampaikan Zahri dalam dialog interaktif “Surabaya Pagi Ini” yang disiarkan melalui kanal YouTube RRI Surabaya pada Rabu (16/4) lalu. Menurutnya, selama ini kebijakan kurikulum kerap berubah-ubah tanpa diimbangi dengan pembenahan mendasar pada sektor pendidikan, terutama kualitas pendidik.
“Saya selalu tidak setuju dengan perubahan kurikulum apapun kalau komitmen pemerintah tidak serius memperbaiki kualitas guru. Tujuh puluh persen keberhasilan pendidikan nasional dipengaruhi oleh kualitas guru,” tegasnya.
Zahri menyoroti bahwa input calon guru di Indonesia belum berasal dari bibit unggul. Ia membandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura yang hanya merekrut calon mahasiswa keguruan dari 30 persen lulusan SMA terbaik.
“Negara-negara yang pendidikannya maju itu bukan sibuk urus kurikulum, tapi serius menyiapkan guru-guru berkualitas,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan pendidikan tidak boleh berhenti hanya di kota-kota besar. Pemerintah diminta lebih memperhatikan pemerataan guru, termasuk distribusinya ke daerah-daerah, serta memberi porsi perhatian lebih kepada sekolah-sekolah swasta.
Zahri menilai bahwa pendidikan tidak boleh semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi harus membentuk manusia yang beradab, beriman, dan berakhlak mulia sebagaimana amanat konstitusi.
“Sektor pendidikan harus memiliki arah kebijakan jangka panjang yang tidak berubah setiap pergantian pemerintahan. Seperti zaman dulu ada GBHN, pendidikan kita seharusnya juga punya arah besar yang konsisten dalam 20 tahun ke depan,” jelasnya.
Meski demikian, ia tidak menolak pentingnya pengelompokan minat dan potensi siswa, namun menegaskan kembali bahwa akar permasalahan sistem pendidikan nasional bukan pada struktur kurikulum semata, melainkan kualitas guru yang masih jauh dari harapan.
